peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI KOTA CIREBON. peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh

 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI KOTA CIREBONperaturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh 4

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI. Perubahan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan,. , Kota Medan, Sumatera Utara 20238) gebrinafdlh@gmail. Pengelolaan sampah dan masalah kebersihan di Kota Metro sudah sering kali menjadi2. 21. akhir. 2011. c, bahwa untak memenuhi maksud tersebut pada huruf a, pertu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA . Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri: D. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kebersihan perlu diatur dan disesuaikan kembali; b. id Artikel Info Abstrak Merokok berdampak buruk bagi. dan Pemerintah Daerah Kota Depok mengatur pengelolaan sampah di Kota Depok diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota. Untuk wali. (2) Pengelolaan kebersihan meliputi : a. memelihara taman, pot, tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan. . com Jurusan Ilmu Pemerintahan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Pasal 4 Setiap Pemilik dan Pengemudi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan , Keindahan, Ketertiban Kota dan Desa. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (P PPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (L embaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27); 24. Regulasi atau peraturan tentang pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri: D. c. co. tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 18. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN SERANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Walikota adalah Walikota Bau-Bau; 3. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah. menempati kios atau los pasar sesuai dengan letaknya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas. Program pengelolaan. STUDI PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA Oleh: N. Kabupaten Sleman, Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu: 1. Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN. dan Pemerintah Daerah Kota Depok mengatur pengelolaan sampah di Kota Depok diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 5 T ahun 2014. 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; 8. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE Dan WALIKOTA TERNATE 15. PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPA H. 3. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN. 1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 1 Profil Layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dua kali mengalami. 8. PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN. Tahap pertama yaitu penyampaian dan pembahasan. 20. c. khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. ac. Hal ini menuntut pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan. 2. Pemerintah Daerah adalah. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengelolaan kebersihan karena selama diimplementasikan belum terlaksana secara maksimal. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Perda No. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun. Profil. NOMOR 33 TAHUN 2011 . Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan pasal 20 Perda Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun. Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan. (2)Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)terdiridari: a. bahwa kondisi lingkungan hidup yang sehat, serasi, dan seimbang merupakan kebutuhan yang mendesak seiring dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan pola konsumsi. Karena wali kota kita ini (M. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 27 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sampah disebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. PEMERINTAH KOTA MAGELANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang : a. Peraturan Daerah Kota Medan No. dalam 1 (satu) kabupaten dan di ibu kota kabupaten. 18 Tahun 2008; PP No. 4. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten. 3. 1. PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 20097 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANJUNGPINANG, Menimbang : a bahwa dalam penanganan masalah persampahan dan segala. 1, TLD No. PASAL DEMI PASAL. Hal ini ditandai masih adanya sisa sampah yang tidak terangkut sebesar 368,62 M3 atau 12,81% per harinya. Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 1); 19. Keuangan antara Pusat dan Daerah. Tidak ada kontra-pretasi (imblan) 10. Peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka efisiensi sumber daya sehingga jumlah dinas di daerah dibatasi. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kebersihan perlu diatur dan disesuaikan kembali; b. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang. DLH bersama Wali Kota akan melakukan pembersihan di berbagai spot yang sudah ditentukan oleh Wali Kota. 15. Penyelenggaraan kebersihan bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan indah melalui keterpaduan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seluruh. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan. Bupati adalah Bupati. 4. Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5); 16. 2. 4. Rizal M. Peraturan Pemerintah No. Dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Kabupaten Barru yang bersih, sehat, indah dan nyaman, maka diperlukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Kebersihan dengan Peraturan Daerah. 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM, Menimbang: a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, menurut pasal 8 yaitu mengenai hak dan kewajiban, bahwa setiap orang. PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN . potensi daerah. Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan. Penelitian ini membahas implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah Kota Padang. 9 E. Dimana dalam pasal 10 menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda. Kewajiban dan larangan; Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011Nomor 2). (2) Persyaratan sebagaimana maksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan. 14. Tarif jasa Pelayanan Kebersihan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atasBENTUK LEMBAGA YANG IDEAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH (STUDI DI KOTA MALANG DAN KABUPATEN GIANYAR). Soerjo; Mengingat : 1. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya dalam penyelesaian persoalan. ). Mengenai ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini yaitu pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan. Berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa ada lonjakan penduduk di Kota Pekanbaru sejumlah 1. Alasan mendasar lain ditetapkannya Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ini juga untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KOTA GORONTALO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA GORONTALO, Menimbang : a. Adapun urutan mekanisme penetapan APBD menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut: a. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang; 2. 31. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung. b. pengelolaan sampah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan . Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Penyelenggaraan kebersihan bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan indah melalui keterpaduan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALANGKA RAYA (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN PERTAMANAN) Fauzi Rahman Universitas PGRI Palangkaraya. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik. Undang- Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah, perlu disesuaikan; c. D. Dalam pembangunan daerah, dijelaskan pada UU 22 Tahun 1999Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. Raya. umy. 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan i Kota Surabaya d. 102. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan menuju. 3. BAB. Beranda. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004; 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011. Daerah Kota Ternate Nomor 28); 17. 7. pada tanggal 16 Desember 2020, hal. FAKULTAS HUKUM . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan (1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiriatas: a. Tauhid Soleman, red) adalah seorang birokrasi lulusan IPDN, yang tentunya sangat paham terkait berbagai persoalan di Kota Ternate,” tandasnya. 4. TUJUAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. “Kami minta kepada masyarakat untuk turut berperan aktif. Pada tanggal 01 Agustus 2016 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan yaitu,. Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah; PENDAHULUAN Ketika jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. BAB I. mengetahui Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, menjelaskann faktor penghambat serta mendeskripsikan upaya Penegakkan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Metro. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. Mengingat : 1. f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN. Abstract. wewenang dari badan penyelenggara kebersihan/persampahan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU M E M U T U S K A N : Menetapkan :. I KETENTUAN UMUM Pasal. Pemerintah daerah perlu mendapat dukungan regulasi dan menyusun pendekatan yang tepat dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kota Manokwari, untuk mengetahui dan menganalisa. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, ketentuan retribusi pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. di atas perlu ditetapkan tentang Tata Cara Pengelolaan Kebersihan Kabupaten Bantaeng. Peraturan daerah mengenai larangan merokok di tempat umum. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. 3. PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang. bahwa sehat merupakan harta yang sangat berharga bagi manusia, untuk itu perlu. Yunus Wahid. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengelolaan kebersihan dan sub urusan Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 6. Kemudian, faktor pendukung dan penghambat penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah merupakan landasan hukum pengelolaan. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan. Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; danJumat, 13 mei 2016 pelaksanaan sidang pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yang terjaring saat Yustisi Kebersihan Oleh Tim Yustisi Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam yang dibentuk melalui SK Walikota Batam, adapun pelanggar melakukan LARANGAN pasal 64 ayat (1) huruf. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51,Seri D) 8. 4. mewujudkan transaparansi transaksi8. Perusahaan Daerah Air Bersih yang. Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum . Kabupaten Sleman, Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan; Mengingat : 1. 2. UU No. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Perda ini, dijelaskan bahwa: Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. a. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian. dipungut atas pelayanan pengelolaan persampahan. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang.